Sedang Rame Film Dirty Vote, Yusril Angkat Suara Agar Tidak Terpercah Belah

Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penilaian soal film “Dirty Vote”. Menurut dia, konten utama dalam tayangan yang nyaris berdurasi dua jam itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga ahli hukum.

“Ketiga ahli tersebut mengomentari beragam hal yang berjalan dari beragam pemberitaan, sesudah itu mereka memberikan pendapat. Ya pendapat itu mampu ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk ada barangkali kecurangan Pemilu 2024,” kata Yusril dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (14/2/2024).

Mantan Menteri Sekretaris Negara period 2004-2007 itu termasuk menyoroti saat perilisan filmnya, yang ditayangkan pada era tenang dan lebih dari satu hari menjelang hari pemilihan. Oleh gara-gara itu, terlampau wajar kecuali lebih dari satu orang menilai film tersebut sebagai propaganda.

“Ada yang menjelaskan ini ‘Dirty Vote’ versus ‘Dirty Propaganda’. Satu judul film menjelaskan soal pemilu yang kotor, satunya kembali soal propaganda kotor pada pihak spesifik yang berasa di seberang dari si pembuat film,” ujar dia.

Yusril, yang termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menyebut judi bola resmi politik sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga, terlampau wajar kalau tersedia orang yang pada awalnya mengaku tidak tertarik pada politik, sesudah itu ikut meramaikan pesta demokrasi.

Pernyataan itu merupakan tanggapan pada pergantian sikap calon wakil presiden no urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang jadi sorotan dalam film Dirty Vote.

“Saya lihat itu memang normal saja. Bisa termasuk kami katakan politik itu dinamis. Mungkin satu saat anak presiden belum tertarik pada dunia politik, namun sekarang mampu saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik,” kata Yusril.

Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata. Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD jadi pihak lain yang ikut dituduh jalankan kecurangan. Sayangnya, hanya sedikit sekali tayangkan yang memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon spesifik atau tidak,” tegas Yusril.

Bagian Kebebasan Berekspresi
Kendati terkesan tendensius dan propaganda, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu memberikan bahwa film tersebut adalah anggota dari kebebeasan berekspresi.

“Tayangan film ini kami hormati sebagai kebebasan berekspresi. Orang berlainan pendapat itu normal saja. Kalau tiga orang akademisi yang keluar dalam tayangan itu mengkritisi pemilu, toh orang termasuk mampu mengkritisi pada pandangan yang mereka sampaikan,” kata Yusril.

Jangan Terpecah Belah
Terakhir, dia mengingatkan supaya penduduk tidak terpecah belah sesudah saksikan film tersebut. Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah, supaya wajib disikapi bersama bijaksana.

“Semoga penduduk luas berpikir jernih dan objektif dan menilai bahwa pemilu tidak akan 100% ideal seperti yang kami harapkan. Kemungkinan kekurangan di sana sini itu akan terjadi, tidak mampu kami hindari. Tapi paling mutlak adalah pemilu yang terlampau jujur dan adil seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan UU Pemilu mampu dilaksanakan bersama sebaik-baiknya,” mengetahui Yusril.

 

error: Content is protected !!