Kongres IV KAI di Solo Akan Kuatkan Gagasan Pembentukan Dewan Pengacara Nasional

Presiden Kongres Pengacara Indonesia Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan wacana pembentukan Dewan Pengacara Nasional (DAN) sebagai single regulator semestinya bisa dihasilkan.

“Dengan adanya DAN sebagai single regulator, pekerjaan pengacara punya standar aturan yang sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, ketika Kongres IV KAI 2024 akhir pekan ini, kami akan tegaskan lagi janji KAI untuk mendukung terwujudnya DAN,” terang Tjoetjoe di Kantor DPP KAI di Sampoerna Strategic Square, Selasa, 4 Juni 2024.

Menurutnya, absensi DAN salah satunya akan menyusun Dewan Kehormatan Bersama untuk penegakan kode etik pengacara. “Ini yakni jalan tengah dari banyaknya dilema di organisasi pengacara,” kata Tjoetjoe.

Tjoetjoe juga mengatakan bahwa dia sudah mengerjakan kajian ilmiah, dan slot bonus new member ternyata informasi ini juga menjadi konsern sebagian organsasi aturan internasional serta rekan-rekan organisasi pengacara lain di Indonesia. “Kita sudah pertanda tangan kesepakatan dan deklarasi pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, ada organisasi pengacara Peradi RBA, Peradi SAI, AAI, Ferari, dan organisasi lain,” kata Tjoetjoe.

Presiden KAI dua periode ini mengatakan hasil kajian ilmiah yang dilaksanakannya sudah dibukukan dengan judul Dewan Pengacara Nasional.

“Nantinya DAN ini yang akan mengontrol seluruh aturan terkait organisasi advoat, termasuk penegakan kode etik yang sama meskipun dari organisasi yang berbeda-beda,” kata Tjoetjoe membeberkan.

Kecuali berfungsi untuk mengontrol penegakan kode etik pengacara melalui Dewan Kehormatan Bersama, DAN juga akan mengeluarkan banyak standarisasi yang semestinya dipatuhi oleh organisasi-organisasi pengacara. “Contohnya, untuk PKPA, ujian pengacara, verifikasi organisasi pengacara, dan banyak hal lain akan diatur oleh DAN,” kata Tjoetjoe lagi.

Tjoetjoe membeberkan dalam gagasannya, DAN akan dipimpin komisioner yang berisi bermacam-macam elemen. “DAN akan dipimpin oleh komisioner, unsurnya nanti dibahas, bisa dari pemerintah, akademisi, penegak aturan, pimpinan-pimpinan pengacara, dan elemen lainnya. Ternyata banyak rekan-rekan organisasi pengacara yang lain yang punya gagasan yang sama, dan kami terus mengerjakan konsolidasi agar lembaga independen ini bisa berdiri,” kata Tjoetjoe menambahkan.

Dikala ini gagasan pembentukannya sudah masuk dalam tahap pembahasan melalui Tim Percepatan Reformasi Hukum di bawah Kemenko Polhukam.

“Sedang dibentuk draft Perpresnya, Saya berharap DAN juga bisa berkontribusi untuk memberesi cara penegakan aturan kita. Dikala Kongres IV KAI nanti akan kembali kita tegaskan janji KAI untuk menghasilkan terbentuknya Dewan Pengacara Nasional,” tegas Tjoetjoe menambahkan.

error: Content is protected !!