KKP Optimistis Indonesia Jadi Juara Budidaya Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia memiliki peluang untuk menjadi juara budidaya lobster dalam 30 tahun mendatang.

“Kita harus bisa jadi champion (juara) budidaya lobster, atau budidaya 5 komoditas strategis dalam 10,15, 20 atau bahkan 30 tahun mendatang,” ujar Menteri KKP Trenggono dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Salah satu contoh sukses adalah Norwegia, di mana negara itu berhasil membudidayakan salmon. Trenggono memuji proses yang dijalani Norwegia tidak singkat dan instan, yang membutuhkan waktu selama 50 tahun untuk berhasil membudidayakan salmon, hingga meraih keuntungan besar secara nasional. Maka dari itu, ia berharap Indonesia juga bisa meraih capaian tersebut.

Menteri KKP mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun peta jalan budidaya lobster dengan membuka pasar ekspor benih lobster ke Vietnam, melalui skema kerja sama.

Skema ini mengarahkan Vietnam yang berminat pada benih lobster (BBL) dari Indonesia, untuk melakukan investasi budidaya lobster sendiri di Indonesia.

Seperti diketahui, KKP pada Rabu, 15 Mei 2024 meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

“Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan illegal bibit lobster,” ujar Trenggono.

Ia menuturkan, pembentukan PMO 724 akan melibatkan kementerian/lembaga slot online 777 dan otoritas terkait, di antaranya adalah bea cukai, kepolisian, angkatan laut, hingga kejaksaan agung. Pembentukan PMO ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden terkait PMO tersebut untuk memperkuat kebijakannya.

PMO ini akan berfokus pada beberapa aspek, yaitu:

– Pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster.

– Koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan.

– Pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.

– Penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

Berantas Ekspor Bibit Lobster Ilegal, Menteri Trenggono Bentuk PMO 724

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, lobster merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar.

“Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ekspor ilegal bibit lobster,” kata Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di kantor KKP, Rabu (15/4/2024).

Ia menuturkan, pembentukan PMO 724 akan melibatkan kementerian, lembaga dan otoritas terkait, di antaranya adalah Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian RI,TNI Angkatan Laut, hingga Kejaksaan Agung. Pembentukan PMO ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden terkait PMO tersebut untuk memperkuat kebijakannya.

Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, Indonesia selama ini hanya dapat melihat aset bangsa yang memiliki potensi besar, termasuk lobster, diekspor ke luar tanpa mendapat keuntungan bagi negara.

Padahal jika dihitung dalam kurun waktu setahun, pendapatan yang bisa masuk ke negara dari budidaya lobster dapat mencapai Rp 1,5 triliun.

“Suatu angka yang besar daripada selama ini melihat bening lobster keluar negeri tanpa bisa memanfaatkan. Harapan kami dengan Perpres kami dengan stakeholder lain semakin kuat sehingga kita lebih mandiri pengaturan penegakan hukum lobster yang ilegal,” pungkasnya.

error: Content is protected !!