DPR Ogah Pindah ke IKN: Kantor Kami di Jakarta Lebih Mewah!

Member Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan adanya pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara sebaiknya menjadi sentra pemerintahan atau eksekutif, padahal DPR atau legislatif konsisten berada di Jakarta.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan bersama dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam Pembahasan DIM RUU seputar Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Berdasarkan Hermanto, pembagian wewenang ini akan memungkinkan optimalisasi fungsi Ibu Kota Negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara mesti menjadi Ibu Kota Negara Eksekutif, sementara Jakarta konsisten menjadi tempat berfungsinya institusi legislatif.

Gedung DPR di Jakarta Lebih Mewah
Alasannya, bangunan DPR saat ini tergolong megah dan mewah spaceman slot diperbandingkan dengan negara lain yang pernah dikunjungi. Oleh sebab itu, fokus kepada fungsi eksekutif sebaiknya ditempatkan di IKN Nusantara.

Berikutnya

Namun, Hermanto juga menyadari bahwa untuk sementara waktu, institusi yudikatif masih perlu dipusatkan di Jakarta, sampai pemerintah menemukan kawasan yang lebih sesuai untuk penempatan institusi yudikatif di IKN.

Dalam pandangannya, Jakarta mempunyai kekhususan dalam hal fungsi legislatif, di mana kota ini menjadi tempat produksi Undang-Undang. Oleh sebab itu, Jakarta menjadi spot pertemuan antara fungsi-fungsi negara, termasuk pemerintah, yang bertemu di DPR.

Selain pertimbangan terkait bangunan dan kekhususan fungsi legislatif, Hermanto juga menyoroti jalan masuk masyarakat dalam hal legislasi. Menurutnya, Jakarta adalah kawasan yang nyaman untuk rapat dan masyarakat juga lebih nyaman saat memberi tahu aspirasi ke DPR.

Bandingkan dengan situasi kalau masyarakat mesti memberi tahu aspirasi ke IKN, tentu akan membutuhkan tarif yang lebih besar. Oleh sebab itu, aspek penyampaian aspirasi kepada institusi legislatif dievaluasinya lebih optimal dengan kawasan seperti Jakarta saat ini, diperbandingkan dengan penyampaian aspirasi ke IKN.

Pengelolaan SDM
Pembagian wewenang ini juga bisa memberikan manfaat dalam hal pengelolaan sumber tenaga, baik itu sumber tenaga manusia ataupun sumber tenaga alam.

Dengan IKN Nusantara menjadi sentra pemerintahan, pengelolaan sumber tenaga alam bisa lebih terpusat pada tempat-tempat yang kaya akan potensi alamnya.

Sementara itu, Jakarta sebagai sentra legislatif bisa lebih fokus dalam mewujudkan undang-undang yang bermutu dan relevan dengan keperluan masyarakat.

Selain itu, pembagian wewenang ini juga bisa memberikan pengaruh positif kepada pembangunan infrastruktur di kedua kawasan. Dengan IKN Nusantara menjadi sentra pemerintahan, pembangunan infrastruktur di tempat hal yang demikian bisa lebih terarah dan terpola . Sementara itu, Jakarta bisa fokus dalam memperbaiki dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada, sehingga mampu menyokong aktivitas legislatif dengan lebih baik..

 

error: Content is protected !!